(0274) 561 037 Ext. 17
(+62) 812 2847 8888
ugmpress@ugm.ac.id

Hukum

Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu
Hukum

Budaya malu di negeri yang berpredikat sebagai negara hukum ini kini semakin langka. Para pembuat, pelaksana, dan penegak hukum banyak terlibat kegiatan transaksional seperti tukar-menukar (barter) kepentingan, jual-beli pasal, bahkan mengorbankan kepentingan bangsa demi kepentingan sendiri, keluarga, atau partai. Perilaku…

Rp 55.000,00
add to cart
Keberkahan Hukum: Harapan dan Realitas Kehidupan Manusia
Hukum

Arsitektur dan desain hukum membawahi sifat-sifat manusia sebagai subjeknya. Lapisan-lapisan sosial yang melabelkan diri sebagai partai, pebisnis, aparat penegak hukum, bahkan kelompok preman, niscaya berpengaruh kuat terhadap keberadaan dan fungsi masing-masing lapisan sosial tersebut. Oleh karena itu, memahami keberkahan hukum…

Rp 57.000,00
add to cart
Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya
Hukum

Ekonomi Kreatif (termasuk industri kreatif) telah menjadi andalan ekonomi negara maju setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Menyadari pentingnya sektor perekonomian yang baru ini, Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2015 membentuk badan khusus setingkat kementerian bernama…

Rp 140.000,00
add to cart
Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode
Hukum

Sejak perkembangannya pada awal paruh kedua abad dua puluh, ilmu perbandingan hukum dibayangi oleh polemik keilmuan. Utamanya dalam realm epistemologi, perbandingan hukum dipertanyakan kevalidannya sebagai sebuah ilmu: adakah kajian ini absah disebut sebagai sebuah kajian yang memiliki sistem keilmuan sendiri,…

Rp 51.000,00
add to cart
UUPPLH 2009: Apresiasi dan Beberapa Catatan Kritis
Hukum

“Tidak banyak buku yang mengulas tentang UU PPLH, dan saat ini ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terparah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kajian kritis terhadap UU PPLH semakin menemukan relevansinya. Buku ini ringkas, tetapi bernas karena secara objektif mengkritisi…

Rp 67.000,00
add to cart
Undang-Undang dan Praktek Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia
Hukum

Terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 berakibat pada bertambahnya jumlah perkara kepailitan di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, pengaturan kepailitan sebagaimana yang diatur Peraturan Perundang-undangan Belanda, yaitu dalam Staatsblad 1905 Nomor 217 dan Staatsblad 1906 Nomor 348 yang berlaku…

Rp 85.000,00
add to cart
Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia
Hukum

Seringkali ketidakseimbangan posisi para pihak yang akan berkontrak membuat pihak dengan posisi tawar lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya sehingga kesepakatan yang lahir mengandung cacat kehendak. Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan ada 3 (tiga) faktor penyebab cacat kehendak meliputi…

Rp 35.000,00
add to cart
Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian
Kehutanan

Tiada hari tanpa penemuan merupakan motto negara berkembang. Penemuan yang merupakan hasil penelitian ilmiah wajib diawali dengan menyusun proposal penelitian. Berdasarkan proposal tersebut arah penelitian dapat ditentukan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tahap-tahap penelitian berikutnya, yang kesemuanya bermuara pada penemuan yang…

Rp 35.000,00
add to cart
Petunjuk Praktis Menulis Buku
Sosial-politik

Banyak cara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui internet merupakan cara yang sudah memasyarakat saat ini. Meskipun internet merupakan metode terkini, tetapi tetap saja mempunyai kelemahan, antara lain tidak dapat diakses pada saat dibutuhkan, apalagi wilayah Indonesia yang sangat…

Rp 15.000,00
add to cart
Showing 1-10 of 35 results