Lengsernya Presiden Suharto pada Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa memantik euphoria kebebasan yang bukan alang kepalang derasnya. Pers bebas, berorganisasi tak dibatasi, era seratus partai (1955) hidup kembali. Kemerdekaan untuk Timor Timur, referendum di Aceh, konggres rakyat di Papua dan Riau, demonstrasi di Surakarta, Makassar dan Menado. Kekerasan dan keberutalan di Jakarta dan hampir di seluruh Jawa, di Bali, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kupang, dan Lombok. Bangsa yang ramah dan kaya senyum menjadi hitam dan menyebalkan. What’s going on?

Penulis buku ini terpelanting ke sudut kesadaran sejarah yang paling dalam. Dia merunut kembali pasang-surut negara-negara yang pernah hidup, berkembang dan mati di atas ruang Nusantara. Mempersoalkan kembali siapa (saja)kah bengsa Indonesia itu, bagaimana dia terbentuk dan bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah pusat dengan propinsi, kabupaten dan desa selama ini.

Tapi bernegara bukan hanya urusan membuat dan mempertahankan (plus memperluas?) bangsa serta ruang-hidupnya, melainkan juga persoalan pengelolaan struktur intern dan pelayanan para warga. Bernegara adalah persoalan administrasi, yang jauh lebih pelik dibanding sekadar yel-yel anti KKN apalagi pro-kemerdekaan.

Buku yang ditulis semasa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid ini adalah renungan akademik yang belum bertitik. Rumusan kesimpulan tentang masa lalu dan peluang masa depan negeri(-negeri) Nusantara masih bersifat sangat terbuka, yang pengakhirannya diserahkan kepada para pembaca sendiri.